PANGKALPINANG – Perumusan kebijakan terkait permasalahan pendangkalan muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat, menjadi pembahasan pada rapat koordinasi yang digelar di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Senin kemarin (13/2/22).
Rakor diawali dengan penjelasan terkait permasalahan pendangkalan muara Sungai Jelitik, status aktivitas di dalamnya, serta peran dan fungsi keberadaan muara tersebut.
Hasil Rakor diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah lama dan berlarut-larut ini.
Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, prihatin dengan kondisi muara sungai Jelitik, dan polemik atas status hukum wilayah tersebut yang tentunya berimbas kepada aktivitas masyarakat nelayan.
“Pastinya dari rakor ini, kita ingin mempercepat prosesnya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk berpikir positif dan mencari solusi yang konstruktif atas permasalahan muara Sungai Jelitik.
Jika pun memang harus dilakukan pengerukan lagi, ia mengingatkan tentang entitas atau pertanggungjawaban, serta mekanismenya.
“Pilihannya, pengerukan akan dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha yang ditunjuk, yang terpenting, pengerukan tetap dilaksanakan. Kita buka saja, karena kami perlu alurnya. Ini akan kami siapkan, dan kita cari mitra yang akan mengerjakannya,” imbuhnya.
Turut hadir dalam Rakor, pemangku kepentingan yang di antaranya, Perwakilan dari Bupati Bangka, Kelompok Nelayan dan Pengusaha Ikan Sungailiat, serta jajaran instansi terkait di lingkungan Pemprov Babel. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Perumusan Kebijakan Permasalahan Muara Jelitik Dibahas Dalam Rakor
