PIP di Tanjung Sunur Mulai Marak, Kades Khawatir Terjadi Gejolak

BANGKA — Puluhan unit Ponton Isap Produksi atau PIP, nampak sudah memadati perairan Tanjung Sunur, Desa Pangkalniur, Kecamatan Riausilip.

Menurut informasi yang diterima dari nelayan setempat, puluhan PIP mulai bekerja mencari biji timah sejak satu bulan belakang.

RA, nelayan asal Dusun Kampung Baru mengatakan, wilayah yang digarap penambang merupakan area tangkap mereka.

” Ada, ada TI rajuk disana, sudah hampir satu bulan ini lah, pos pam-nya juga ada. Dekat situ lah wilayah tangkap kami,” kata RA melalui sambungan teleponnya, Sabtu ( 9/4) sore.

RA menyebutkan, kegiatan itu menuai pro dan kontra, apalagi sebagian masyarakat Dusun Kampung Baru juga berkecimpung dalam aktivitas penambangan tanpa izin itu.

Karena itu RA berharap kegiatan itu dihentikan saja, sebab sebagian besar nelayan tidak setuju dengan aktivitas PIP tersebut.

” Dihentikan saja, karena banyak juga yang tidak setuju. Kalau nanya aparat disitu ada enggak, ya pasti ada lah,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Desa Pangkalniur, Gunawan, saat dikonfirmasi via telepon seluler Sabtu sore membenarkan adanya kegiatan penambangan secara ilegal di wilayah Tanjung Sunur. Menurut Gunawan, pihaknya tidak mengizinkan adanya kegiatan penambangan tersebut.

” Iya benar ada kegiatan penambangan ilegal yang terus dipaksakan (berjalan) di wilayah Tanjung Sunur itu, sebagian warga Kampung Baru bekerja, tapi dari kami pihak desa tidak mengizinkan. wilayah tangkap di situ,” kata Gunawan.

Pihak desa sendiri kata Gunawan sudah melaporkan kegiatan itu kepada aparat kepolisian, baik itu Polairud maupun Polsek setempat. Namun, meski ada penindakan, kegiatan itu masih tetap berjalan.

Maka dari itu, Gunawan berharap kegiatan tersebut dihentikan, karena dikhawatirkan ke depan akan terjadi gejolak di masyarakat.

” Kami sudah melapor, secara lisan ke Polair ke Pak Kapolsek, setelah ada penindakan ya ada lagi. Kami dari Pemdes ini jelas, kami menolak penambangan di wilayah itu. Kalau bisa diberhentikan ya dihentikan lah, karena itu menimbulkan polemik. Masyarakat adem ayem, tapi terpecah belah nanti ke depan dan menimbulkan gejolak,” ungkapnya. ( Randhu )