PANGKALPINANG — Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, didamping Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan kukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung, Rabu kemarin (9/11/2022).
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam, mendapat amanah sebagai koordinator TPKAD untuk Kota Pangkalpinang. Selain itu, seluruh Sekda Kabupaten se-Bangka Belitung juga menjadi koordinator TPAKD disetiap kabupaten.
“Sebagaimana dimaklumi, akses keuangan ini merupakan pilar utama dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2016 bapak Presiden RI menerbitkan aturan presiden tentang strategi keuangan, kita semua untuk mencapai akses keuangan setinggi-tingginya,” ujar Untung Nugroho, Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel yang juga merupakan anggota dewan pengarah TPAKD.
Ia menerangkan, OJK bertugas dibidang pengawasan, pengaturan dan penyidikan disektor keuangan, selain itu juga ada edukasi dan perlindungan konsumen. OJK juga dimandatkan menjadi salah satu Wakil Ketua Dewan Ekonomi Inklusif.
“TPKAD ni salah satu tugas yang harus dilaksanakan, didaerah ini harus dibentuk. Bangka Belitung baru terbentuk ditahun 2022 menjadi urutan ke-21,” ungkap Untung dalam pengarahannya.
Di tempat yang sama, Ridwan Djamaluddin ucapkan selamat atas pengukuhan para koordinator tim. Ia menyebut banyak hal yang harus dilakukan bersama.
“Kita masih harus meningkatkan produktivitas, sebagian besar barang yang kita gunakan berasal dari luar,” ujarnya.
Menarik baginya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat memanfatkan lembaga-lembaga keuangan yang ada. Menurut Ridwan, Industri keuangan sudah menjadi bagian secara keseluruhan, baik skala besar hingga kecil.
“Kita berharap dengan adanya tim ini dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan menjadi lebih baik lagi, serta mampu mendukung program kerja pemerintah daerah,” harapnya. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Radmida Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
