PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut ambil bagian dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, Senin (23/6/2025).
Penjabat Sekretaris Daerah provinsi Babel, Ferry Afrianto, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah pejabat daerah lainnya, mengikuti rapat tersebut melalui aplikasi zoom meeting, di ruang rapat Vidcon Kantor Gubernur Babel.
Dengan mengikuti rapat tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemprov Babel dalam mencanangkan dan mengimplementasikan langkah strategis, dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025, sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor, demi terwujudnya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam rapat yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia itu, Tomsi Tohir, mengemukakan, pelaksanaan rapat tersebut bertujuan untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi, sebagai kunci penguatan sinergitas dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian di daerah.
Oleh karenanya, lanjut Tomsi Tohir, koordinasi intensif, termasuk pemantauan mingguan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan rapat virtual rutin dengan para sekretaris daerah, sangat penting untuk dilakukan.
“Selain itu, rapat ini digelar untuk memastikan efektivitas pendekatan antar pusat dan daerah, dalam rangka memantau dan melaporkan pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah setiap minggu,” terang Tomsi Tohir.
Lebih lanjut, Tomsi Tohir mengungkapkan, tingkat inflasi nasional pada April 2025, berada pada angka 1,95 persen secara year-on-year (yoy). Angka tersebut, lanjut Tomsi Tohir, masih berada dalam rentang target pemerintah yakni sebesar 2,5 persen, dengan plus minus 1 persen.
“Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Babel di triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,60% (yoy). Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,94% (yoy),” terangnya.
Dalam rapat tersebut, Badan Pangan Nasional/National Food Agency, melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait terus melaksanakan berbagai aksi nyata di lapangan.
“Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di tengah kondisi cuaca dan distribusi yang menantang seperti sekarang, kami telah melakukan sejumlah langkah strategis bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait,” terang I Gusti Ketut Astawa.
Langkah-langkah tersebut, kata I Gusti Ketut Astawa, antara lain mencakup pemantauan dan pengawasan harga pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta monitoring dan evaluasi di pasar dan ritel modern.
Selain itu, lanjut I Gusti Ketut Astawa, pihaknya juga melakukan serangkaian upaya lainnya, seperti pemantauan dan pengawasan pangan, fasilitasi distribusi logistik, gerakan pangan murah di berbagai daerah, pembangunan kios pangan, serta penyaluran SPHP jagung.
“Sampai saat ini, realisasi pengadaan gabah kering panen telah mencapai 3,3 juta ton, sementara realisasi beras mencapai 725 ribu ton,” terangnya.
“Untuk total pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 tercatat sebanyak 2,51 juta ton, dan stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog kini telah mencapai 4 juta ton,” tutupnya. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Rapat Pengendalian Inflasi Nasional, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah
