PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pemprov Babel di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Babel, Rabu (5/6).
Hadir Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto bersama jajaran, serta perwakilan masyarakat penambang hingga stakeholder membahas sejumlah persoalan, terutama terkait tata Kelola pertambangan timah di Babel.
Dalam RDP tersebut berbagai perwakilan masyarakat penambang mendesak pemerintah untuk segera dikeluarkan aturan terkait Izin Pertambangan Rakyat, agar mereka dapat melakukan penambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat.
Fery Apriyanto menjelaskan, Juknis terkait IPR sedang berproses di Kementerian ESDM. Saat ini tengah melakukan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam penerbitan IPR di blok WPR yang telah ditentukan, yakni di Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur.
“Kita semua masih menunggu juknis tersebut. Ini penting karena berisi aturan penyusun dokumen lingkungan hingga kewajiban pemegang IPR dalam menerapkan kaidah pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan,” ungkap dia.
Selain IPR, ia juga menawarkan solusi bagi para penambang, yakni melalui pola kemitraan untuk mengakomodir masyarakat penambang yang ingin menambang di wilayah Izin Usaha Pertambangan, salah satunya PT Timah.
“Ini merupakan satu skema bagaimana PT Timah bisa mengalokasikan wilayah IUP-nya bagi koperasi penambang rakyat untuk mengakomodir masyarakat penambang,” tuturnya.
Sementara Pelaksana Tugas Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Hellyana, menjelaskan RDP tersebut dilakukan untuk menyikapi permasalahan ekonomi akibat kondisi pertimahan di Babel yang mengalami kemerosotan.
“Nanti akan kembali dibahas dalam RDP lanjutan dengan mengundang Forkopimda Babel untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat Babel,” kata dia. (*)
Sumber; Dinas Kominfo
RDP Bahas Tata Kelola Pertimahan
