PANGKALPINANG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, menyoroti sejumlah catatan penting dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Pemprov Babel.
Dalam rapat pembahasan bersama mitra kerja eksekutif, Rina menyebut persoalan bukan lagi sekadar individu, tetapi kegagalan sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Selama ini kita hanya ganti orang. Padahal yang perlu dibenahi adalah sistem. Kalau sistemnya tetap seperti ini, temuan akan terus berulang tiap tahun,” tegas Rina dalam rapat di ruang Badan Anggaran DPRD, Senin (7/7/2025).
Ia secara khusus menyoroti tata kelola SDM dan pengadaan di RSUD. Menurutnya, penempatan pegawai sering kali tak berdasarkan kompetensi, melainkan hubungan kedekatan.
“Di rumah sakit, banyak pegawai ditempatkan bukan karena keahlian, tapi karena kenal. Ini tidak bisa dibiarkan kalau kita ingin memperbaiki kualitas pelayanan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan masih ditemukannya pola lama dalam proses pengadaan alat kesehatan, yang disebutnya sarat manipulasi.
“Ada pengadaan alat kimia yang fiktif. Barang tidak ada, tapi dicatat ada. Setelahnya uang dikembalikan ke PPK. Ini modus lama yang terus berulang,” katanya.
Selain sektor kesehatan, Rina juga mengkritisi kinerja Dinas PUPR terkait proyek perbaikan jalan. Ia menyebut banyak pekerjaan hanya sebatas tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah secara jangka panjang.
“Jalan rusak itu-itu lagi setiap tahun. Padahal setiap proyek punya umur teknis. Tapi kalau kualitasnya seperti ini, ya rusak lagi tiap tahun,” cetusnya.
Di sektor pendapatan daerah, ia menilai potensi pajak air permukaan dan tanah belum tergarap maksimal karena lemahnya sistem pengawasan dan alat ukur.
“Kalau sistem ukur dan pengawasannya jelas, kita tidak akan banyak kehilangan PAD dari sektor ini,” tambahnya.
Rina juga meminta agar sistem mutasi dan rekrutmen ASN lebih profesional dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
“Kalau semua bisa diatur karena ‘cuan’ atau titipan, ini akan terus merusak birokrasi. Harus objektif, sesuai kebutuhan dan kemampuan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Rina menyerukan kepada seluruh elemen pemerintahan agar menjadikan temuan BPK ini sebagai momentum perbaikan menyeluruh.
“Jangan lanjutkan kebiasaan buruk yang lama. Saatnya tata kelola pemerintahan dibenahi dari akar, bukan sekadar permukaan,” tutupnya. (inpost.id)
Rina Desak Pembenahan Menyeluruh
