BANGKA SELATAN — Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memperjuangkan status ribuan pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Basel.
Hal tersebut dilakukannya saat menghadiri Rapat Koordinasi APKASI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di Puri Agung Convention Hall I Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Rabu (21/9/22).
Rakor yang membahas tentang bagaimana tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar.
Abdullah Azwar Anas merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam APKASI, untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non ASN.
Menurutnya, penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non ASN. Oleh karenanya Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.
Koordinasi lintas sektor terkait juga terus dilakukan, untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan tenaga non ASN.
Pada rakor itu Riza Herdavid mengungkapkan secara langsung aspirasi untuk memperjuangkan tenaga non ASN kepada Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.
“Saat ini pemerintah daerah masih sangat membutuhkan pegawai non ASN dalam memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan keterbatasan SDM yang memadai hampir di setiap sektor layanan publik, baik sektor kesehatan, sektor pendidikan maupun sektor teknis dan administrasi lainnya,” ungkapnya.
Namun demikian, Riza Herdavid menyatakan Pemerintah Kabupten Bangka Selatan akan mengikuti apapun keputusan dari pemerintah pusat, terkait bagaimana status pegawai non ASN ke depannya nanti.
“Saya tegaskan tadi kalau kami Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat, khususnya keputusan akhir atau finalnya nanti. Apalagi saat ini pemerintah pusat sedang mencarikan solusi terbaik kepada para pegawai non ASN terkait statusnya,” ujarnya.
Riza Herdavid menambahakan, dirinya akan terus memperjuangkan nasib tenaga non ASN. dia berharap kepada tenaga Non-ASN di Kabuapaten Bangka Selatan untuk bersabar, dan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Kami pemerintah daerah akan terus berusaha dan berjuang untuk kawan-kawan non ASN, jadi harap bersabar. Tunjukan kinerja dan kerja dengan ikhlas, agar memberikan hasil terbaik bagi daerah khususnya Kabupaten Bangka Selatan.
Riza membeberkan, saat ini pemerintah daerah sudah bergerak melakukan pendataan tenaga non ASN hingga akhir bulan September nanti, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dalam rangka tahap awal penyelesaian permasalahan pegawai non ASN. (*)
Sumber: Dinas Kominfo