PANGKALPINANG – Ketua Pansus 2 DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, menyampaikan beberapa masukan dan saran laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 yang disampaikan Walikota Pangkalpinang, Selasa (2/5).
Rio mengatakan, secara umum yang menjadi perhatian pihaknya yakni kurangnya informasi hasil evaluasi pokir kepada DPRD.
Menurut Rio, setiap pokir yang diusulkan atau masuk dalam SIPD, kiranya untuk ditunda tapi jangan ditolak.
“Untuk ke depannya agar ada informasi berapa yang terealisasi, sehingga kami dapat menginformasikan sebagai pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat,” kata dia.
Selain itu, kata Rio, terkait belanja hibah untuk tempat ibadah seluruh agama dan organisasi Islam dinilai sangat kecil.
” Belanja hibah tempat ibadah ini kecil dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di pulau Bangka Belitung,” ujarnya.
Rio juga menyoroti Dinas Perhubungan, mengenai penerangan lampu jalan harus responsif, apalagi laporan tersebut disampaikan masyarakat.
“Begitu ada laporan atau permintaan titik lampu yang mati segera diperbaiki selagi kondisi komponen tersedia,” kata dia.
Terakhir masalah kesehatan, Rio memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang dijamin kesehatannya.
“Terutama bebas biaya rumah sakit cukup menggunakan KTP, dalam program UHC (Universal Health Coverage),” ujarnya.
Maka dengan itu, Rio meminta agar Pemkot Pangkalpinang sebaiknya respon dan konkrit terhadap tindak-lanjut rekomendasi DPRD Kota Pangkalpinang tahun sebelumnya.
“Agar masukan dan catatan ini menjadi bagian evaluasi yang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya,” katanya. (*)
