PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menegaskan pentingnya langkah cepat Pemerintah Provinsi untuk membentuk Tim Identifikasi dan Intensifikasi PAD sebagai strategi meningkatkan pendapatan daerah di tengah penurunan Transfer Ke Daerah dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Eddy usai memimpin Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah OPD yang memiliki potensi pendapatan, di ruang Pansus DPRD Babel, Senin (3/11/2025).
“Kita minta pemerintah daerah segera membentuk tim dalam rangka mempercepat identifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Ini yang harus dilakukan,” ujar Eddy.
Menurutnya, penurunan TKD yang dialami semua daerah, termasuk Babel, menuntut pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan lokal.
“Kalau ingin mendapat uang lebih untuk pembangunan, maka harus mengintensifkan pendapatan daerah. Nah, ini yang kita dorong,” tegasnya.
Eddy menjelaskan, dalam rapat tersebut DPRD memanggil seluruh OPD terkait, terutama yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk mendorong optimalisasi kinerja dalam peningkatan PAD.
“Kita lihat kalau tidak maksimal, apa permasalahannya. Kalau aturannya belum ada, segera dibuatkan. Kalau pegawainya kurang, maka harus segera ditambah. Kita koordinasikan semua,” katanya.
Saat ini, PAD Provinsi Babel berada di kisaran Rp700 miliar dengan realisasi sekitar 80 persen dari target. Eddy berharap angka tersebut dapat meningkat melalui pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal.
“Kita punya labor, unit-unit UPT yang bisa menghasilkan, juga lahan dan bangunan yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Semua itu harus menjadi sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menilai bahwa kendala utama peningkatan PAD bukan terletak pada regulasi atau sumber daya manusia, melainkan pola pikir aparatur yang selama ini cenderung bergantung pada dana transfer pusat.
“Kita selama ini lebih santai karena transfer dari pusat lumayan besar. Tapi begitu terjadi pemotongan, orientasi berpikir kita harus berubah. Tidak bisa lagi menunggu seperti durian jatuh. Ini harus dikejar,” tekannya.
Eddy juga menyebutkan, beberapa UPT di sejumlah dinas akan dievaluasi dan digabungkan agar lebih efisien.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan nasional mengenai batasan belanja pegawai.
“Kita sedang menginventarisasi beberapa UPT, seperti di Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan, yang akan digabungkan karena dinilai kurang efisien. Ini juga untuk memenuhi ketentuan bahwa pada 2027 belanja pegawai daerah harus ditekan hingga 30 persen,” ungkapnya.
Selain pembahasan PAD, Eddy turut menyinggung rencana pembahasan Raperda Wilayah Pertambangan Rakyat yang akan dimasukkan dalam program legislasi tahun 2025 melalui kesepakatan antara Biro Hukum Pemprov dan Bapemperda DPRD Babel.
“Raperda ini penting karena menyangkut kepentingan masyarakat yang ingin melakukan usaha pertambangan di luar IUP perusahaan. Kami harap perda ini bisa memberi ruang bagi masyarakat melalui WPR,” tuturnya.
Terkait isu rencana aksi unjuk rasa pada 6 November 2025, Eddy menyebut belum mendapat pembaruan informasi, namun berharap hasil koordinasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, PT Timah, dan para koordinator aksi dapat berjalan baik sehingga tidak terjadi demonstrasi.
“Kalau hasilnya bagus, tentu mereka tidak akan melakukan aksi. Salah satu tuntutannya soal harga timah, dan kami harap mitra PT Timah bisa menjaga komitmen harga itu,” pungkas Eddy. (inpost.id)
Tim Identifikasi dan Intensifikasi PAD Penting Dibentuk
