JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk mewujudkan e–government melalui sistem meritokrasi secara nyata, mulai dari mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten, hingga sangat berhati-hati dalam menempatkan seseorang untuk menjabat posisi penting di pemerintahan.
Bahkan, hal tersebut tidak hanya terfokus pada pembinaan di tubuh pemerintah provinsi saja tetapi juga berupaya dapat juga diterapkan hingga pemerintah kabupaten / kota.
Hal tersebut mendorong Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, untuk mengawal langsung jalannya sistem merit di kabupaten / kota, di antaranya Kabupaten Bangka Selatan.
Didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Babel, Susanti beserta jajaran, Suganda memfasilitasi dialog antara Pemkab Basel dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Kantor KASN Jakarta, Jumat (22/09/2023).
Pemkab Basel yang dikomandoi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid dan Debi Vita Dewi, dalam pertemuan tersebut menyampaikan beragam persoalan, di antaranya konsultasi dan koordinasi seputar pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Basel.
Hal tersebut dirasa perlu dikonsultasikan mengingat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor 15 Tahun 2019, yang mengharuskan jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan lainnya diisi secara terbuka dan kompetitif.
Ditemui usai koordinasi bersama KASN, Suganda mengatakan pendampingan yang dilakukannya semata-mata untuk turut memastikan serta mengawal jalannya meritokrasi di Babel, termasuk kepada Pemkab Basel.
Menurutnya, sudah selayaknya pemprov yang belum lama ini mendapatkan pengahargaan Badan Kepegawaian Negara Award 2023 itu, turut melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemkab / pemkot.
“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tentu perlu memberikan perhatian selayaknya pendampingan kepada pemkab / pemkot. Seperti kali ini Pemkab Basel yang tadi sudah menyampaikan berbagai hal, semoga dengan pertemuan bersama KASN ini semua bisa clear dan sesuai aturan,” ungkapnya. (*)
Sumber: Dinas Kominfo
Upayakan Sistem Meritokrasi Menyeluruh
