PANGKALPINANG — Di hadapan ribuan tenaga honorer, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil, meluruskan dan memberikan informasi yang benar terkait isu penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, yang belakangan ini santer diberitakan.
“Seperadik (saudara) kami, rekan kami, sahabat, abangda, ayahanda, bunda, dalam kondisi hari ini kita sama-sama hadir di sini saya tegaskan, Bismillah tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat politik macam-macam. Ini demi masa depan honorer ku, saya tegaskan honorer di Pangkalpinang harus mendapat informasi yang benar,” ungkap Maulan Aklil di lapangan hijau Stadion Depati Amir Kota Pangkalpinang, Kamis (4/8/2022), disambut riuh tepuk tangan ribuan honorer Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Kepala Daerah yang mengawali kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara tersebut menerangkan, tidak ada permainan apa-apa perihal pengangkatan PPPK. Ia menegaskan, berbuat untuk tenaga honorer hanya mengharapkan ridho Allah SWT dan mendapatkan surga-Nya.
“Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada wani-wani piro pengangkatan PPPK. Selagi saya Walikota, jangan coba-coba ada permainan curang di Pangkalpinang. Hari ini Molen sampai detik ini, tidak pernah minta uang untuk pengangkatan honorer di Pangkalpinang. Ke depan juga begitu, jangan coba-coba! Kalau ada yang main-main pelico (curang), lapor saya,” tegasnya.
Maulan Aklil menerangkan, ia telah memiliki pengalaman mengurusi tenaga honorer, ia pernah menjadi yang terbaik se-Indonesia kala diamanatkan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten OKI. Saat menjadi Penjabat Bupati Kabupaten OKU, ia menceritakan banyak tenaga honorer yang menangis melepas tugasnya sebagai penjabat Bupati tersebut. Saat ini, ia ingin melakukan hal yang sama sebagai kenang-kenangan di kampung halamannya yakni Pangkalpinang.
“Hari ini kite sama rata, sama rasa. Kalau mau diangkat hilangkan iri dengki, tinggi hati segala macam. Ku minta semua, bersihkan hati ini, buang iri dengki, berpikir negatif, yakinlah bukan hari ini saya ngurus masalah honorer,” kata dia.
Maulan Aklil membeberkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Surat Men-PAN RB tentang Status Kepegawaian dan Surat Men-PAN RB tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah terkait penghapusan jenis kepegawaian, tidak melakukan perekrutan dan melakukan pendataan.
“Sopir, kebersihan, satuan pengamanan itu outsourcing, kita menyusun langkah strategis penyelesaian non-ASN yang tidak masuk kriteria, hingga sebelum November 2023. Bagi memenuhi syarat diikutsertakan seleksi PNS atau PPPK, yakni sisa K2 diutamakan yang sebelumnya belum diangkat-angkat, yang lost dulunya. Paling singkat satu tahun sampai 31 Desember 2021,” terangnya.
Adapun kriteria menyangkut usia, paling rendah berusia 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun per-tanggal 31 Desember tahun 2021. Maulan Aklil menyebut, hingga saat ini pihaknya terus melakukan pendataan seluruh tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Gerakan kita kalem, tapi mendata terus, ku siap jadi komandannya langsung,” pungkasnya.
Pasca penyampaian, Walikota Molen membuka seluas-luasnya tanya jawab bersama ribuan tenaga honorer di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pada sesi tersebut, terdapat banyak tenaga honorer yang antusias untuk bertanya dan saling lempar candaan kepada orang nomor satu di Kota Beribu Senyuman. (*)
Sumber : Dinas Kominfo
Walikota : Tidak Ada Dusta Di Antara Kita
