BELITUNG — Geliat pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedikit terkendala. Pasalnya, dua tahun ke depan Pemerintah Provinsi punya kewajiban mencicil hutang yang dipinjam dari PT. Sarana Multi Infrastruktur.
” Kenapa pembangunan ini tidak seperti membalikkan telapak tangan? Karena kita selalu terkendala lagu kasidah, Ya Dana Ya Dana,” ungkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi, saat berdialog dan bersilaturahmi bersama tokoh dan masyarakat Belitung di wisma boungevile, Sabtu (14/5)) malam.
Untuk itu Herman Suhadi mengingatkan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin untuk mencarikan solusi, sehingga kewajiban melunasi hutang Pemprov Babel ke PT. SMI segera teratasi, dan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terwujud.
“Kemarin Pemprov Babel dengan terpaksa meminjam ke PT SMI. Walaupun duit itu untuk pembangunan, tetapi yang namanya hutang ya harus dibayar,” kata dia.
Herman Suhadi berharap agar Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, untuk memperjuangkan dan berusaha meningkatkan agar royalti dari sektor pertambangan yang didapatkan Pemerintah Bangka Belitung lebih meningkat.
“Saya yang memimpin. Kita tuntut abang kita ini ( Pj Gubernur) untuk memperjuangkan agar royalti PT. Timah itu ditingkatkan, jangan hanya 3 persen, paling tidak 7-8 persen. Kita bersama-sama kita dukung Pj Gubernur untuk mengusahakan,” imbuhnya.
Herman Suhadi membeberkan, kemampuan keuangan daerah saat ini berada di posisi rendah. Diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan berada diposisi menengah atau sedang dan tinggi.
“Kemaren PNS mau dipotong TPP, saya tidak setuju. Honorer mau dikurangi, saya tidak setuju. Mau jadi apa kalau dikurangi? Kasihan rakyat, solusinya biarlah pejabatnya termasuk kami dewan semua yang dipotong,” kata dia. (*)
Sumber : Setwan
Yang Namanya Hutang Harus Dibayar
