DPRDHEADLINE

Kampus Polman Babel Terancam Abrasi

×

Kampus Polman Babel Terancam Abrasi

Sebarkan artikel ini

‎BANGKA – Anggota Pansus DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Dapil Kabupaten Bangka, Maryam, menilai kondisi pesisir Air Kantung di belakang kampus Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung sudah mengkhawatirkan.
‎
‎Jarak bibir pantai dengan pagar kampus diperkirakan hanya tersisa 10 hingga 20 meter akibat abrasi yang terus mengikis kawasan tersebut.
‎
‎Kondisi itu terlihat saat Maryam bersama sejumlah anggota Pansus DPRD Babel lainnya, yakni Me Hoa, Zarril, Himmah Olvia, dan Elvi Diana, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait, meninjau langsung lokasi pada Jumat (20/11/2026).
‎
‎Dari hasil peninjauan tersebut, Maryam mengingatkan bahwa tanpa penanganan segera, abrasi dikhawatirkan dapat mencapai pagar kampus dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan.
‎
‎Karena itu, ia meminta persoalan tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat penanganan dari pemerintah pusat.
‎
‎”Pasca kita melihat kondisi tadi memang sangat memprihatinkan bahwa di pesisir Air Kantung belakang kampus Polman ini benar-benar mengkhawatirkan dan masuklah status darurat,” ujarnya.
‎
‎Salah satu hal yang menjadi perhatian Maryam adalah aktivitas pertambangan di kawasan pesisir.
‎
‎Ia mendorong pemerintah mengevaluasi kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di wilayah rawan abrasi, termasuk mempertimbangkan moratorium aktivitas pertambangan di kawasan yang berpotensi mengancam keselamatan lingkungan dan fasilitas pendidikan.
‎
‎Menurutnya, keberadaan izin yang telah diterbitkan tidak lantas menutup ruang evaluasi. Pemerintah perlu melihat perkembangan kondisi lingkungan saat ini dan meninjau kembali kesesuaian aktivitas pertambangan dengan kondisi kawasan.
‎
‎”Kita tidak mengabaikan bahwa mereka sudah mengantongi izin, tapi berdasarkan keadaan hari ini, inilah yang kita suarakan untuk kita minta mereka evaluasi dan tinjau kembali IUP yang sudah mereka keluarkan,” tegasnya.
‎
‎Maryam menekankan, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut aktivitas perusahaan pemegang izin.
‎
‎Pemerintah perlu hadir untuk memastikan perlindungan kawasan pesisir, terlebih lokasi yang terancam merupakan lingkungan kampus dan aset pendidikan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
‎
‎Ia pun meminta keterlibatan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
‎
‎Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) juga dinilai penting untuk membahas langkah teknis perlindungan pantai.
‎
‎”Ada langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang paling tepat yang saat ini kita butuhkan yang mana dulu?” katanya.
‎
‎Selain penanganan fisik abrasi, Maryam mendorong adanya zona bebas tambang di sekitar kampus Polman Babel.
‎
‎Ia juga menyoroti perlunya evaluasi atau revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), agar penataan ruang pesisir memperhatikan kondisi lingkungan serta kebutuhan perlindungan kawasan pendidikan.
‎
‎”Ini poin-poin yang paling terpenting itu perlindungan aset pendidikan ini. Karena ini juga menjadi salah satu aset yang dikembangkan oleh putra-putri Bangka Belitung bisa menimba ilmu di sini,” ungkapnya.
‎
‎Maryam berharap persoalan abrasi di belakang kampus Polman Babel ditindaklanjuti melalui langkah bersama dan pembahasan lintas pihak.
‎
‎Menurutnya, upaya perlindungan tidak cukup hanya dilakukan melalui satu kali peninjauan, tetapi harus disertai tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan.
‎
‎”Kesimpulan terakhir, mari kita bersama-sama memperjuangkan ini secara masif. Bukan hanya pertemuan ini,” tutup Maryam. (IP)

Tinggalkan Balasan