DPRDHEADLINE

Usulkan Zona Tambang Air Kantung Dialihkan Jadi Kawasan Fasilitas Umum

×

Usulkan Zona Tambang Air Kantung Dialihkan Jadi Kawasan Fasilitas Umum

Sebarkan artikel ini

‎BANGKA – Anggota Pansus RZWP3K DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Himma Olivia, mengusulkan perubahan peruntukan kawasan pesisir di belakang kampus Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel).
‎
‎Pria yang akrab disapa Ahim itu mendorong kawasan yang sebelumnya masuk dalam zona pertambangan tersebut diarahkan menjadi kawasan pemanfaatan umum dengan peruntukan khusus sebagai zona fasilitas umum, sehingga keberadaan kampus dan kepentingan masyarakat sekitar dapat lebih terlindungi.
‎
‎Usulan itu disampaikan Ahim saat meninjau langsung kondisi pesisir Air Kantung bersama sejumlah anggota DPRD Babel dan OPD terkait, Jumat (20/11/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi terkini abrasi yang semakin mendekati kawasan kampus.
‎
‎Menurutnya, kondisi pesisir saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain dipengaruhi faktor alam, seperti gelombang laut karena kawasan tersebut berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan.
‎
‎Aktivitas pertambangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
‎
‎Ahim menjelaskan, berdasarkan Perda RZWP3K sebelum perubahan pada 2020, kawasan tersebut memang telah ditetapkan sebagai zona pertambangan.
‎
‎Karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut telah memiliki dokumen perizinan.
‎
‎”Di dalam Perda RZWP3K kita sebelum perubahan di tahun 2020 ini, zona ini kita ketahui sama-sama adalah pemanfaatannya adalah zona pertambangan,” ungkapnya,
‎
Ahim mengakui, persoalan pesisir Air Kantung bukan hal baru. Namun, menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya dengan melakukan kunjungan ke lapangan atau menyampaikan keprihatinan.
‎
‎Perlu ada keberanian untuk membenahi aturan yang menjadi dasar aktivitas di kawasan tersebut.
‎
‎”Karena dari periode ke periode, ini hanya menjadi dagelan politik, Pak. Mainan politik saja ketika akan mencari suara, turun, melihat ini, kondisi seperti ini tanpa merubah regulasi dasarnya,” tuturnya.
‎
‎Ahim menegaskan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan keluhan masyarakat Kampung Nelayan II dan kondisi kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dinilai belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
‎
‎Berangkat dari berbagai persoalan itu, Ahim menilai pembahasan perubahan RZWP3K harus menjadi kesempatan untuk menentukan kembali arah pemanfaatan kawasan pesisir Air Kantung.

Menurutnya, kepentingan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan perlu menjadi pertimbangan utama.
‎
‎Dalam penjelasannya, RZWP3K membagi kawasan pesisir ke dalam empat kategori, yakni kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi laut, kawasan strategis nasional tertentu, serta kawasan alur laut.
‎
‎Untuk kawasan di belakang Polman Babel, Ahim mengusulkan agar dimasukkan dalam zona pemanfaatan umum dengan peruntukan khusus sebagai fasilitas umum.
‎
‎Ia menilai keberadaan kampus sebagai sarana pendidikan perlu mendapat perlindungan melalui pengaturan zonasi yang tepat.
‎
‎”Kalau menurut saya ini kita masukkan ke dalam kawasan pemanfaatan umum. Dikhususkan. Kita khususkan untuk zona fasilitas umum. Karena pendidikan kan zona fasilitas umum, kan?,” ujarnya.
‎
‎Selain fasilitas umum, Ahim menyebut kawasan tersebut juga dapat dipertimbangkan untuk peruntukan pariwisata bahari.
‎
‎Namun, Ahim tidak menyarankan kawasan itu diarahkan menjadi zona perikanan budidaya karena khawatir menimbulkan persoalan baru apabila nantinya dimanfaatkan untuk kegiatan tambak.
‎
‎”Zona perikanan budidaya kalau saya tidak sarankan Pak. Tiba-tiba besok ada orang buka tambak. Buka tambak udang, misalkan. Karena pengalaman kita yang sudah-sudah selama kami menjadi anggota DPRD, tambak ketika sudah tidak diolah lagi siapa yang bertanggung jawab?,” tegasnya.
‎
‎Ahim berharap perubahan peruntukan dalam RZWP3K tidak hanya menjadi pembahasan di atas kertas, tetapi benar-benar mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lapangan. (IP)

Tinggalkan Balasan