BANGKA TENGAH – Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah masuk dalam buku Pelayanan Terpadu dan Inovasi di Kecamatan, yang di terbitkan oleh Direktur Jendral Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, dan berada di urutan kedua kecamatan yang diulas, setelah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
Selain masuk dalam buku Pelayanan Terpadu Kemendagri, Kecamatan Simpang Katis juga mendapat piagam penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah atas prestasi tersebut.
“Alhamdulillah, dimasukannya Kecamatan Simpangkatis dalam buku tersebut, karena dinilai mampu memberikan inspirasi dan contoh bagi kecamatan – kecamatan lain di Indonesia, dimana di buku tersebut hanya ada 23 kecamatan se-Indonesia yang di ulas,” ujar Camat Simpang Katis, Roy Haris Oktabian, Kamis (29/12).
Lanjut Roy, dalam buku yang diulas oleh Kemendagri adalah program andalan Kecamatan Simpang Katis, yakni program Jamban Arum dan Natak Kampung, serta program layanan masyarakat lainnya.
“Dalam inovasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita ada dua program andalan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu, Jamban Arum, Bergendang dan Natak Kampung,” tuturnya.
Untuk Jamban Arum ini, lanjut Roy, tentunya mengajarkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, untuk membangun fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus bagi warganya yang belum memiliki MCK yang baik.
“Dengan fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat, kebersihan lingkungan masyarakat dan kesehatan masyarakat dapat lebih terjaga,” ujarnya.
Masih kata Roy, untuk program gerakan Bergendang atau Gerakan Bersama Mengendalikan Penggunaan Gadget Pada Anak, pihaknya ke depan ingin menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melayani masyarakat.
“Ke depannya kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari kabupaten untuk melayani masyarakat, sehingga
masyarakat lebih mudah berurusan dengan pemerintahan, dan kami ingin menjadikan Kecamatan Simpangkatis sebagai pilot project percontohan, dalam hal pelayanan kepada masyarakat baik perizinan dan non perizinan,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, ia juga ingin menghapus stigma yang menganggap bahwa sumber daya manusia yang ditempatkan di kecamatan adalah sumber daya buangan.
“Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat bahkan harus berbanding terbalik, seharusnya ditempatkan SDM yang unggul dan berkompetensi di segala bidang,” pungkasnya. ( Hari Yana ).
