PANGKALPINANG — Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syawaludin menyebutkan masyarakat lebih percaya media sosial daripada situs milik pemerintah.
Hal itu dikatakannya saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Pangkalpinang, Senin (17/01/2022), di OR, lantai 1, Gedung Tudung Saji.
“Kita tahu bahwa sekarang ini saya katakan dalam survey KIC, masyarakat itu sekarang lebih percaya kepada media sosial dari pada situs pemerintah. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau situs media sosial yang saling kita bagi atau share, itu lebih dipercayai oleh masyarakat,” ucap Syawaludin.
Selain itu, menurut Syawaludin, hal yang sangat mengkhawatirkan ketika Dirinya mencari link Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pangkalpinang.
“Bagaimana kita bisa memberikan informasi yang begitu luas kepada masyarakat. Sementara linknya saja, sebagai contoh untuk PPID Pangkalpinang saja, saya harus cari kemana-mana tadi itu. Nah ini menurut saya, sangat mengkhawatirkan juga,” ungkapnya.
Kemudian berdasarkan dari hasil survei, Ia mengatakan sebanyak 86 persen pengguna internet menjadi korban hoaks.
“Kemudian, 86 persen pengguna internet dalam sebuah hasil survei mengatakan kita menjadi korban hoaks, jadi hanya 14 persen terkadang berita-berita itu yang betul. 86 persen itu, barangkali kita juga pernah menjadi korban hoaks,” katanya
“Contohnya dalam beberapa waktu belakangan ini, ada Pertamina dan sebagainya yang tersebar kemana-mana. Dan banyak sekali berita-berita hoaks yang tersebar di masyarakat,” jelasnya.
Ketua Komisi Informasi Babel ini juga mengatakan jumlah pengguna internet setiap hari semakin meningkat hingga 8,9 persen per hari.
“Sekarang ini sudah 202 juta orang pengguna internet. Nah ini adalah penetrasi atau pertumbuhan digitalisasi di negeri ini. Jadi makin hari makin meningkat, sehingga rata-rata pertumbuhan penggunaan internet itu 8,9 persen,” katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan akan melakukan sinkronisasi terhadap peran dari pada PPID di era digitalisasi ini.
“Orang ketika ingin mengakses informasi yang ada di pemerintah, contohnya misalkan yang ada di Pemerintah Kota Pangkalpinang, itu tidak perlu lagi harus datang kesini atau PPID nya. Tinggal bagaimana PPID nya mensosialisasikan linknya itu seluas-luasnya kepada masyarakat,” tuturnya.
“Sehingga dimana pun masyarakat berada, dipelosok manapun, atau di kebun misalnya, atau orang di Tua Tunu malas untuk datang kesini, cukup dengan mereka mengakses informasi lewat handphone dan sebagainya. Selama infrastruktur jaringan internetnya baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pangkalpinang, Sarbini menanggapi hal ini bahwa pihaknya akan terus memperbaiki dan menyikapi kekurangan yang mendasar tersebut.
“Insya Allah memang yang terkait dengan kekurangan kita yang mendasar, akan kita sikapi dengan baik. Sejauh ini, informasi selalu kami layani dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menyambut baik kegiatan tersebut, sehingga keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. (Iqbal)
