HEADLINEPEMKOT

Wali Kota Evaluasi Kinerja OPD Triwulan I

83
×

Wali Kota Evaluasi Kinerja OPD Triwulan I

Sebarkan artikel ini
Rapat koordinasi, evaluasi kinerja, fisik dan keuangan APBD Kota Pangkalpinang, Rabu (15/4).

PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD hingga Maret 2026 di Ruang Rapat Bapperida Pangkalpinang, Rabu (15/4/2026).

Rapat tersebut merupakan agenda rutin bulanan pemerintah kota untuk memantau capaian kinerja seluruh OPD, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran.

“Ya, kan ini udah rutin ya, tiap bulan kita evaluasi karena kita harus tahu kinerja-kinerja OPD, baik kerja kegiatan, kerja ruangan, kinerja fisiknya, kita evaluasi semua,” ujar Saparudin.

Ia menegaskan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap realisasi fisik dan kegiatan, sebagai bentuk transparansi kepada publik.

“Jadi realisasi fisiknya bagaimana, realisasi kegiatan bagaimana, karena ini kan harus kita sampaikan kepada publik ya semuanya,” katanya.

Dalam evaluasi triwulan pertama yang mencakup Januari hingga Maret 2026, Saparudin mengungkapkan masih terdapat sejumlah OPD yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

“Nah hari ini ada beberapa OPD yang realisasinya masih belum mencapai target yang ditentukan karena di bulan April ini evaluasi kita mulai Januari, Februari, Maret. Tiga bulan pertama,” jelasnya.

Menurutnya, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingginya jumlah hari libur selama periode awal tahun, termasuk bulan Ramadan dan Idulfitri.

“Nah, memang ada kendala. Beberapa hal, misalnya banyak libur, kan? Nah, puasa, lebaran, kan? Banyak libur,” ujarnya.

Selain itu, kendala administratif juga menjadi salah satu penyebab, seperti kelengkapan dokumen pendukung dalam pelaporan kegiatan.

“Kemudian kendala internalnya, pelaporan. Nah, pelaporan ini biasanya terkait dengan administrasi, misalnya kurang evidence-nya, kurang bukti,” tambahnya.

Ia juga menyoroti persoalan dalam proses penagihan anggaran yang belum optimal akibat kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi.

“Kemudian juga ada persoalan penagihan, misalnya dari OPD harus menagih ke Bakuda, tapi prosesnya mungkin ada bukti-bukti yang kurang,” jelasnya.

Saparudin menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan secara detail hingga ke aspek teknis guna memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan.

“Jadi supaya kita tidak bisa juga bicara yang terlalu global, tapi harus menyentuh hal-hal yang teknis juga,” tutupnya. (IP)

Tinggalkan Balasan