Kedatangan Risma Dimanfaatkan Masyarakat Sampaikan Berbagai Keluhan

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, didampingi Bupati Bangka Barat, H. Sukirman saat diwawancarai awak media, di Rumah Dinas Camat Muntok, Sabtu ( 18/12 ) sore.

BANGKA BARAT — Kedatangan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini ke Bangka Barat dalam rangka HKSN 2021 dimanfaatkan masyarakat untuk mengadukan berbagai hal. Pertemuan Risma dengan masyarakat digelar di Rumah Dinas Camat Muntok, Sabtu ( 18/12 ) sore.

Berbagai keluhan disampaikan langsung oleh warga yang hadir, mulai dari tidak pernah mendapatkan bantuan, harga minyak goreng yang mahal, pendidikan untuk anak penyandang disabilitas, hingga rumah yang hampir roboh namun tidak tersentuh bantuan Rutilahu.

Sutina, ibu rumah tangga dari Desa Cupat, Kecamatan Parittiga mengeluhkan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah.

Hal serupa juga disampaikan Asri, warga Kecamatan Muntok. Selama pandemi Covid – 19 yang sudah berjalan hampir dua tahun ini, dia tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun.

” Saya sudah menyampaikan dengan RT tapi jawabannya tidak memuaskan,” keluh Asri dihadapan Risma, Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, Kapolres Bangka Barat, AKBP Agus Siswanto serta pejabat lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Risma meminta stafnya untuk mendata warga yang belum menerima bantuan dengan mengumpulkan KTP atau KK-nya. Setelah itu data yang ada akan diserahkan ke Pemda.

Menurut Risma, sesuai Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin, seharusnya pendataan dilakukan Pemerintah Daerah.

” Kalo staf saya nanti mendata itu juga akan kami sampaikan ke daerah, baru daerah mengusulkan kepada kami karena data itu kewenangan daerah, itu yang menyangkut bantuan dan sebagainya,” jelas Risma kepada awak media, usai dialog dengan masyarakat.

Terkait pendidikan anak – anak disabilitas atau berkebutuhan khusus, Kemensos siap melatih guru – guru di Bangka Barat cara menangani dan mendidik anak – anak disabilitas.

” Karena itu tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, kami siap melatih guru – guru itu untuk bagaimana menangani pendidikan untuk anak – anak berkebutuhan khusus atau disabilitas,” cetus Risma.

Kendala yang dihadapi Pemda menurut Risma, biasanya dalam satu kabupaten hanya ada satu Sekolah Luar Biasa ( SLB ). Hal itu membuat jarak tempuh ke sekolah menjadi sangat jauh.

” Karena itu perlu dibuat sekolah yang dekat dengan anak – anak SD tersebut. Itu sudah saya lakukan di Surabaya. Jadi SD di Surabaya itu sekolah inklusi, jadi sekolah inklusi itu juga menerima anak – anak disabilitas, anak – anak berkebutuhan khusus itu,” tutur Risma. ( SK )