BANDUNG — Tim Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digawangi Nico Plamonia Utama, terus berupaya memaksimalkan pembahasan dari Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
Selain berdialog dan berkesempatan melihat langsung fasilitas yang dimiliki PT. Jamkrida Jabar, sejumlah ‘bocoran’ dan informasi berharga juga berhasil dihimpun Tim Pansus, dari lawatan dan pembahasan dengan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/10).
“Perubahan status perusahaan ini, PT. Jamkrida menjadi Perseroda harus segera dilaksanakan, karena posisi Jamkrida ini sudah terlambat 3 tahun untuk modal dasarnya. Itu OJK sudah deadline terakhir. Suka tidak suka, sesuai aturan, bahwa perubahan menjadi Perseroda itu harus segera. Segera untuk di bahas di anggaran 2023,” ungkap Nico.
Dikatakannya, masih terbuka lebar potensi yang dimiliki oleh Jamkrida, terkhusus dalam pengembangan usaha-usaha di masa depan, jika Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung dapat dituntaskan dengan sempurna.
“Pengembangan usaha dari Jamkrida itu sendiri banyak sekali yang masih bisa dikembangkan, dengan situasi sekarang yang ada di Bangka Belitung. Pada intinya kita menyelesaikan tugas itu sebagai dasar hukumnya, sehingga kewajiban-kewajiban kita baik itu perubahan Perseroda dan kekurangan modal kita segera diselesaikan. Itu yang paling penting,” kata dia.
Masih menurut Nico, penambahan modal yang diperlukan secara keseluruhan berada di angka 50 miliar rupiah.
“Sekarang 35 miliar, kita masih kekurangan modal dasar itu 15 miliar. Itu wajib hukumnya, pertambahan untuk modal usaha. Satu Raperda ini mencakup perubahan perusahaan, perubahan modal dasar, dan juga penyertaan modal,” tukasnya. (*)
Sumber: Setwan
Pansus Kantongi Informasi Berharga
