BENGKULU SELATAN – Beberapa waktu terakhir, Kabupaten Bengkulu Selatan disebut-sebut salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Bengkulu bersama Seluma dan Kaur.
Akibatnya, dampak dari isu tersebut menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan sulit meningkat di mata masyarakat.
Hal itu karena, berbagai permasalahan yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemkab Bengkulu Selatan.
Padahal, permasalahan daerah dan rencana kerja telah dilakukan Pemkab Bengkulu Selatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.
Kepala Bapedda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Fikri Aljauhary, S.STP, MM, menyebutkan, beberapa isu strategis di Kabupaten Bengkulu Selatan dimulai dari kemiskinan dan pengangguran, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, penyediaan infrastruktur dasar strategis dan prioritas, daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha.
Lalu, konektivitas antar wilayah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, kedaulatan dan ketahanan pangan, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Lebih lanjut Fikri, beberapa isu strategis itu berdasarkan permasalahan pembangunan daerah. Dimulai dari sektor sumber daya manusia dimana masih tingginya angka kemiskinan.
Adapun, trend kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2017 mengalami penurunan yakni, tahun 2017 angka kemiskinan di Bengkulu Selatan mencapai 21,06 persen.
Kemudian, di tahun 2018 turun menjadi 18,65 persen, tahun 2019 turun jadi 18,54 persen, tahun 2020 turun lagi jadi 17,82 persen.
Selanjutnya, di tahun 2021 meningkat menjadi 18,16 persen, tahun 2022 turun kembali jadi 17,86 persen dan di tahun 2023 turun menjadi 17,51 persen.
“Secara persentase, tingkat kemiskinan di Bengkulu Selatan menunjukkan penurunan,” beber Fikri.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 adalah sebesar 31,89 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin mencapai 17,51 persen.
Selanjutnya, permasalahan pembangunan daerah sektor pendidikan. Masih belum optimalnya kualitas dan akses layanan pendidikan.
Seperti sarana dan prasarana pendidikan yang kondisinya belum memadai untuk kegiatan belajar mengajar.
Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, masih ada anak yang putus sekolah, masih terdapat tenaga pendidik yang belum tersertifikasi.
Seperti pembangunan daerah sektor kesehatan. Masih belum optimalnya kualitas dan akses layanan kesehatan.
Belum optimalnya promosi Kesehatan melalui Gerakan masyarakat sehat (Germas) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara massif dan terintegrasi.
Belum optimalnya jaminan pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan.
Tentu masih perlu peningkatan komitmen dan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sektor kesehatan.
Dan masih terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang terakreditasi serta terjamin kwalitasnya.
“Pendidikan dan kesehatan ini masih menjadi PR bagi pemerintah kita, ini yang sedang kita tingkatkan,” jelasnya.
Terkahir, permasalahan pembangunan daerah sektor pekerjaan umum. Tingkat kemantapan infrastruktur dinilai masih belum memadai.
Karena, kondisi infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas dan penguatan ekonomi mengalami penurunan kualitas setiap tahunnya.
Tahun 2021 jalan rusak berat di Kabupaten BS mencapai 63,66 persen, tahun 2022 mencapai 544,96 persen dan tahun 2023 mencapai 507,76 persen.
“Masalah infrastruktur ini kita banyak sampaikan ke permohonan ke Pemprov Bengkulu, agar kiranya dapat dibantu tahun 2025,” tegas Fikri. (red/adv)
