PANGKALPINANG – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johansen Tumanggor, mengatakan saat ini naskah akademis dari draft Rencana Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law belum ada.
Hal itu dikatakannya, saat organisasi profesi kesehatan mendatangi Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (1/12/2022). Mereka meminta Rencana Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dicabut dari Prolegnas.
Keempat organisasi profesi kesehatan itu IDI, PPNI, PDGI dan IBI menilai, jika RUU Kesehatan tersebut diterapkan akan merugikan masyarakat, organisasi profesi dan tenaga-tenaga profesi di bidang kesehatan.
“Ini penting naskah akademis yang utuh yang memang betul akan dikerjakan di Prolegnas. Sehingga bila kita sudah melihatnya secara lengkap kita bisa tahu, apakah dengan adanya RUU ini akan bertentangan dengan UU kesehatan yang sudah ada,” kata dia.
Dalam hal munculnya narasi surat izin praktek yang berlaku seumur hidup, politisi partai Nasdem ini pun menolak keras.
Menurutnya, bahwa Ilmu pengetahuan akan terus berkembang, sehingga seseorang dinyatakan layak atau tidak untuk membuka izin praktek, haruslah terus dilakukan evaluasi demi pelayanan kesehatan yang lebih baik.
“Jika memang itu faktanya, jujur saja kami tidak setuju. Seperti tadi, sertifikat profesi yang berlaku seumur hidup ini bisa beresiko, jika tidak ada evaluasinya,” tegasnya.
Sementara perwakilan dari 4 organisasi ini dr. Adi Sucipto, mengungkapkan sejumlah alasan mengapa RUU ini harus ditolak dan dicabut dari prolegnas.
“Salah satu contohnya, untuk surat tanda registrasi atau surat izin praktek tidak dibutuhkan lagi rekomendasi dari organisasi profesi, dan berlaku tanpa jangka waktu. Di negara manapun tidak ada lisensi yang berlaku seumur hidup,” tegasnya.
Selain itu pembinaan dan pengawasan tidak lagi melibatkan organisasi profesi karena semuanya sudah ditarik oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementrian kesehatan.
Adi mempertanyakan bagaimana mau menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat, karena sesungguhnya yang paling mengetahui seseorang itu layak atau tidaknya untuk berpraktek adalah orang yang berprofesi sama dalam hal ini IDI jika orang tersebut adalah seorang dokter.
Terlebih lagi masih banyak hal-hal lain yang semestinya menjadi perhatian pemerintah, seperti tantangan penyakit yang belum tuntas, TBC, kematian ibu dan anak, peningkatan anggaran kesehatan dan pembiayaan kesehatan untuk dibahas bersama dengan stakeholder lainnya.
“Kami dari IDI menolak dan mendesak RUU kesehatan ini dikeluarkan dari Prolegnas,” tutupnya. (*)
Sumber: Setwan
Johansen: Draft RUU Kesehatan Belum Ada
