BANGKA BARAT – Praktik percaloan tiket kapal di Pelabuhan Tanjung Kalian saat arus mudik lebaran tahun ini, cukup meresahkan dan menjadi atensi Forkopimda Bangka Barat untuk ditindak tegas.
Bahkan, Polres Bangka Barat telah mengamankan enam orang yang diduga melakukan praktik percaloan.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, menilai munculnya praktik percaloan di Pelabuhan Tanjung Kalian karena adanya sistem penjualan tiket secara online.
Bong Ming Ming mengatakan, memang sistem online ada baik dan ada juga buruknya. Tapi untuk arus mudik saat ini, sebenarnya belum diperlukan penerapan sistem tiket online.
“Saya khawatir jumlah pemudik turun itu bukan berarti keinginan atau niat masyarakat untuk mudik itu turun, bukan. Bisa jadi mereka melihat tiketnya sudah habis. Bahkan kita bikin extra trip saja 15 menit (tiket) habis,” kata BMM saat ditemui di Tanjung Kalian, Senin (8/4/2024).
“Bisa-bisa dikarenakan tiketnya habis, ya sudah mereka tidak berangkat. Yang ada di sini tanpa tiket itu orang yang nekat saja,” sambungnya.
Dikatakan Bong Ming Ming, saat dia bersama Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah, serta Dandim 0431/BB Letkol Inf Kemas Muhammad Nauval turun ke lapangan, mereka sudah merasakan ada pergerakan-pergerakan aneh.
Setelah itu, Forkopimda menggelar rapat dan membentuk tim terdiri dari anggota Polres, Kodim dan Sat Pol PP untuk menyikapi pergerakan aneh tersebut. Hasilnya, enam terduga pelaku calo pun diamankan.
“Kita sudah mempelajari mengambil keterangan juga dari yang sudah kita amankan dan melihat pola-pola yang terjadi di lapangan. Kita ada tracking dan kita sudah mendapatkan data pergerakannya seperti apa. Bahkan kita sudah bisa melacak siapa yang terlibat dari HP-nya, jaraknya seperti apa, tinggal kita lakukan penindakan,” beber dia.
Bong Ming Ming mengatakan, praktik percaloan harus ditindak tegas, karena menyusahkan para pemudik dan merusak sistem yang telah disusun dengan baik.
Wabup bertekad membasmi praktik percaloan di Tanjung Kalian, karena dia ingin semua yang telah dirancang Pemda bersama Forkopimda berjalan dengan baik dan benar, serta masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik.
“Mereka tidak dipersulit, itu kan yang kita ingin lakukan. Memberikan pelayanan terbaik mereka bisa nyaman nyebrang, tidak ada pungli tidak ada calo, itu yang kita harapkan,” tegas dia.
“Jangan sampai ada jalur ini membuat kesan Bangka Barat ini tempatnya pungli,” tukasnya lagi.
Menurut Wabup, hal itu telah dia laporkan ke Penjabat Gubernur dan Kapolda Babel. Instruksi Kapolda agar pelaku percaloan ditindak tegas.
Atensi ini pun mereka tindaklanjuti. Karena itu siapapun yang terlibat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Bahkan seandainya ada oknum dari PT ASDP yang terlibat, Bong Ming Ming menyatakan juga akan ditindak tegas.
“Seandainya ada pihak oknum ASDP yang terlibat, sudah kita tangkap, bila perlu kita segel ASDP, ngapain? Nggak perlu beroperasi kalau isinya orang-orang nggak benar,” tegas dia.
“Tujuan negara membuat ASDP ini adalah membantu masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau seandainya ada oknum di dalam ASDP sendiri, siapapun dia harus kita tindak tegas,” tutur dia.
“Makanya kemarin ada bawa nama orang perhubungan kita, kita cari sampai hari ini belum dapat,” imbuhnya.
Namun Bong Ming Ming meyakini tidak ada pihak TNI, Polri dan Pemda yang terlibat praktik percaloan.
“Mudah-mudahan ASDP pun tidak. Tapi kalau ada yang terlibat TNI, Polri apalagi Pemda Bangka Barat maupun ASDP, tetap akan ditindak tegas,” demikian Bong Ming Ming. (SK)
Sumber: portaldutaradio.com
