PANGKALPINANG – Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja atau Pekerja Harian Lepas di semua level memilik tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hal itu ditegaskan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional, Rabu (17/4).
Lusje menuturkan, struktur pemerintahan itu berjenjang, dan tanggung jawab itu sesuai dengan levelnya.
“Ada lurah di kelurahan, ada Ketua RT/RW, ada camat di kecamatan. Kemudian ada dinas-dinas, ada asisten, ada Sekda dan kepala daerah,” ungkap dia.
“Untuk itu tolong masing-masing level itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri, jangan sampai pekerjaan di kelurahan dibebankan ke (pemerintah) kota,” imbuh dia.
Lebih lanjut Lusje mengimbau agar masalah di kelurahan harus diselesaikan di tingkat kelurahan, jangan langsung masuk ke pemerintah kota.
Jadi lurah itu harus paham betul berapa luas wilayahnya? Berapa jumlah penduduknya? Apa kebutuhan penduduk yang harus diberikan?
Kalau menjadi kewenangan kecamatan, silahkan Pak Camat. Jadi jangan sampai ada masyarakat langsung lapor ke Pak Asisten. Di mana lurahnya? Di mana camatnya? Berstruktur kita berpemerintahan,” kata dia.
Hal serupa juga ditekankan Lusje kepada SKPD atau OPD. Di sana ada staf, ada kasubag, ada kepala bagian, kepala bidang, ada kepala dinas.
“Maka kalau ada permasalahan di staf, silahkan laporkan itu ke kasubagnya. Kalau tidak bisa dipecahkan, besok silahkan ke kepala bagiannya, kepala bidangnya itu,” tutur dia.
Lusje juga menegaskan, agar masalah di staf agar jangan langsung ke Sekda, terlalu jauh. Selain itu, Sekda juga banyak sekali pekerjaannya.
“Sehingga kalau masalah di staf langsung ke Sekda, nanti pekerjaan yang harus mengambil kebijakan di tingkat Sekda akan terabaikan, karena mengurus sampai ke staf itu,” beber dia.
“Jadi tolong itu pahami, karena kita berstruktur pemerintahan ini,” demikian Lusje. (Romlan)
