𝐑𝐊𝐏𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐚𝐛 𝐁𝐞𝐧𝐠𝐤𝐮𝐥𝐮 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐆𝐞𝐥𝐚𝐫 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤

Bengkulu Selatan – Forum konsultasi publik dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat Pemerintahan Daerah. Adapun forum konsultasi publik terhadap RKPD Bengkulu Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gedung Pola Bappeda Litbang Kabupaten (kab) Bengkulu Selatan (BS). Kamis (11/01/2024)

Dimana kegiatan ini bertujuan Membuka ruang bagi publik untuk memberikan pandangan, masukan serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah sebab penting adanya forum ini.

Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sukarni, S.P., M.Si saat membuka kegiatan forum konsultasi publik terhadap RKPD Bengkulu Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gedung Pola Bappeda Litbang.

Untuk itu dalam Kegiatan semacam ini dikatakan Sekda adalah rutinitas yang memang mesti dilakukan Pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan dalam sebuah perencanaan pembangunan.

“ini adalah tahapan dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan Kabupaten yang kemudian nanti akan berkaitan dengan proses lain, diantaranya adalah menampung aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik tingkatannya Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang akan segera kita lakukan dalam waktu dekat ini” ungkap Sekda

Dengan melibatkan masyarakat, Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan.

“oleh sebab itu, pada forum ini diperlukan bahan-bahan dan masukan dari Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal yang mungkin selama ini belum mendapat perhatian, atau belum optimal dilakukan yang punya keterkaitan erat dengan rencana strategis Pemerintah Daerah” bener Sekda.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan memberikan legitimasi kepada kebijakan yang dihasilkan. Melibatkan masyarakat sejak awal dapat membantu mencegah atau mengatasi konflik yang mungkin muncul akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan atau pandangan publik.

Dengan demikian, pelaksanaan konsultasi publik dalam RKPD adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara inklusif, demokratis, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.(rls)