JAKARTA – Meski ada konflik Iran dengan Israel, pemerintah pastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak, Liquefied Petroleum Gas, hingga listrik hingga Juni 2024, .
Hala itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif melalui keterangan resmi seperti dilansir laman Kementerian ESDM, Jumat (19/4/2024).
“Kemarin udah kita bahas waktu rapat, jadi kita masih nahan sampe Juni.
Kita upayakan dengan stok yang ada. Sesudah Juni harus ada (evaluasi) kalau ini tidak berkesudahan konflik kan harus ada langkah yang pas,” ungkap dia.
Menurut Arifin, pemilihan Juni 2024 untuk ditahan dan kemudian dievaluasi, agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga.
“Kita udah bilang sampai Juni, pertimbangannya kan kita baru recovery. Masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja. Tapi selanjutnya kita akan ambil Peraturan Presiden 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, agar subsidi LPG dapat lebih tepat sasaran,” beber dia.
Arifin menegaskan, sekiranya konflik antara Iran dan Israel terus memanas dan berlangsung panjang, maka pemerintah akan mengupayakan mencari sumber pasokan baru yang tidak terdampak konflik, misalnya dari negara-negara Afrika.
“Kalau lihat dari mappingnya kita bisa lihat dari beberapa Afrika kan gak lewat (Selat Hormuz), seperti Guyana dan Mozambik,” kata dia.
Sementara strategi jangka panjang yang akan dilakukan Kementerian ESDM untuk ketahanan energi nasional dalam ketersedian BBM dan LPG, Kementerian ESDM akan mendorong peningkatan produksi migas nasional seperti di Cepu, dan di Rokan termasuk yang Buton.
“Kemudian yang satu lagi berprospek itu di Buton, offshore Sulawesi Tenggara milik Pertamina, waktu awal 2019-2020 kita bikin geoseismik, itu salah satunya menemukan mapping-mapping itu,” jelas dia.
“Jadi ini kita lagi dorong Pertamina untuk segera mendevelop lapangan Buton, minyaknya minyak berat. Tapi jumlahnya gede, potensinya bisa 5 miliar barel. Tapi kalau bisa diambil 20 persennya aja sudah 1 miliar barel. Nanti kita dorong supaya ini bisa dipercepat,” demikian Arifin. (*)
Sumber: Sekretariat Presiden
